Gerindra Terancam Tak Bisa Usung Prabowo: PKS Gonjang-Ganjing dan PAN Ragu-Ragu

Masih ingat gaduh soal ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold? Saya yakin masih ingat. Setelah MK menolak uji materi Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Artinya, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres pada 2019. (Sumber Kompas)

Karena Pileg dan Pilpres 2019 digelar serentak, maka perolehan suara tahun 2014 akan digunakan untuk menentukan ambang batas pencalonan presiden. Berdasarkan hasil pemilu 2014, tidak ada satu pun partai yang memiliki syarat untuk mengusung presiden karena tidak ada yang menjadi 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara.


Inilah yang diperjuangkan partai-partai kontra presidential threshold, agar mereka bebas mengusung calon presiden masing-masing. Sial untuk mereka karena partai-partai pendukung presidential threshold lebih banyak. Mereka kalah suara. Itulah sialnya jadi oposisi.

Berdasarkan perolehan suara Pilpres 2014 dan perolehan kursi di DPR, hanya akan mungkin terbentuk tiga poros pengusung calon presiden dengan catatan semua partai terbagi-bagi. Tetapi peta politik berubah ketika Nasdem (6,72 persen suara, 6,4 persen kursi), Golkar (14,75 persen suara, 16,2 persen kursi), PDIP (18,95 persen suara, 19,4 persen kursi), Hanura (5,26 persen suara, 2,9 persen kursi) dan PPP (6,53 persen suara, 7 persen kursi) serentak memastikan mendukung Jokowi maju sebagai capres 2019. Dengan demikian 52.21 persen suara dan 51.9 persen kursi sudah mendukung Jokowi. Sementara PKB (9,04 persen suara, 8,4 persen kursi) dan PAN (7,59 persen suara, 8,6 persen kursi) – yang juga merupakan partai pendukung pemerintah belum menentukan dengan pasti. (Sumber Kompas)

Sementara koalisi partai oposisi yang terdiri dari Gerindra (11,81 persen suara, 13 persen kursi) dan PKS (6,79 suara, 7,1 persen kursi) sangat mungkin membuat poros baru dengan perolehan 20,1 persen kursi di DPR. Andaikan PAN bergabung dengan partai oposisi – karena kedekatan Amien Rais ke Prabowo – maka perolehan kursi akan menjadi 26, 19 persen suara, dan 28,7 persen kursi.

Sedangkan Demokrat (10,19 persen suara, 10,9 persen kursi) sebagai partai non-koalisi sepertinya masih belum menentukan. Kemungkinan besar akan bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi. Melihat track record Demokrat dan SBY akan sangat sulit bergabung dengan koalisi oposisi karena adanya Gerindra dan Prabowo di sana. Tetapi dengan melihat lobi AHY dan sambutan SBY di Rapimnas Demokrat, sepertinya mereka akan melabuh ke kubu Jokowi. Sekali lagi, politik tidak pasti.

Masih mungkin lahir poros baru jika PKB, Demokrat dan PAN mau bergabung. Tetapi sepertinya poros ini akan sulit terbentuk. Sebab mereka harus mencari tokoh yang pantas dicalonkan sebagai presiden. Mencalonkan Cak Imin atau AHY atau yang lain. Alih-alih terbentuk koalisi yang solid, malah akan gontok-gontokan. Hahahaha….

Koalisi apa pun yang terbentuk – melihat peta politik kekinian – koalisi pendukung Jokowi sudah pasti. Yang menjadi perhatian bukan Demokrat, melainkan PAN dan terutama PKS. Apalagi ketika mereka sedang berada dalam gonjang-ganjing internal partai antara kubu Sohibul Iman dengan Fahri Hamzah. Ditambah lagi dengan pidato Sohibul Iman yang menyatakan adanya kemungkinan mendukung Jokowi.

Mungkinkah PKS mendukung Jokowi? Menurut Sohibul Iman dalam pidatonya,

“Jika kita memilih desain koalisi dua partai, maka PKS memiliki tiga skenario koalisi. Skenario pertama adalah koalisi PKS-PDIP. Bagaimana? Ya, saya sudah tahu pasti responsnya begitu.”

“Skenario kedua adalah koalisi PKS-Golkar. Atau kita bisa ambil skenario ketiga yakni koalisi PKS bersama Gerindra. InsyaAllah, suara antum semua langsung didengar oleh Ketua Majelis Syuro yang hadir di tengah-tengah kita.” (Tempo)


Baik berkoalisi dengan PDIP atau Golkar, PKS akan sama-sama mendukung Jokowi. Apakah itu tanda bahwa PKS akan mendukung Jokowi. Tidak. Itu tandanya mendukung Jokowi masuk dalam perhitungan PKS, terima atau tidak.

Mendengar isi pidatonya, banyak kalangan tidak terima. Untuk mendinginkan suasana maka Sohibul Iman mengklarifikasi maksud pidatonya,

“Menurut Harian Terbit sudah 17 nama Cawapres yang sudah antre menjadi Cawapres Pak Jokowi. Jadi kalau PKS mau masuk dalam bursa Cawapres Jokowi, maka kita akan masuk di posisi ke-18. Tapi antum jangan pesimistis, siapa tahu Pak Jokowi melihat kader PKS potensial paling atas.”

“Antum semua ini mudah sekali ketebak pilihannya. Dari pilihan mitra koalisi saja mudah ditebak maunya dengan partai mana? Sekarang pilihan tokohnya pun juga gampang ketebak maunya dengan siapa? Jadi kita sekarang paling mungkin punya ruang pilihan baik untuk mitra koalisi partai dan siapa pilihan tokohnya, yakni ke Gerindra dan Pak Prabowo.” (Tempo)

Adalah aneh ketua Partai membuat pidato yang hanya memancing dan menguji kadernya sendiri. Terima atau tidak, PKS sedang dalam gonjang-ganjing internal. Apakah itu hanya karena soal keanggotaan atau soal arah dukungan? Yang kita tahu kalau PKS ke koalisi Jokowi maka Gerindra dan Prabowo akan gigit jari.

Catatan saya. Untuk menyelamatkan nama baik PKS, mereka perlu melakukan restorasi maksimal. Salah satu bentuk nyata restorasi itu adalah dengan mengalihkan dukungan dan menjauhi koalisi oposisi. Ini akan sangat sulit, tetapi bukan tidak mungkin. Akan ada kontra di internal PKS sendiri dan juga di koalisi pendukung Jokowi, sebab selam ini pernyataan-pernyataan PKS terlalu menyakitkan terhadap kubu pendukung pemerintah.

Sumber